ZAKAT DAN PAJAK

A.  Pengertian Zakat dan Pajak

Zakat adalah sejumlah harta (berupa uang/benda) yang wajib dikeluarkan dari milik seseorang untuk kepentingan kaum fakir miskin serta anggota masyarakat lainnya yang memerlukan bantuan dan berhak menerimanya.[1]

Di dalam Ensiklopedi Indonesia disebutkan bahwa pajak ialah suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal penyelenggaraan jasa-jasa, untuk kepentingan umum. Pajak menurut dafinisi para ahli keuangan adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan sesuatu kepada  negara dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasir sebagian tujuanekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang dicapai oleh negara.

B.  Persamaan dan Perbedaan Zakat

Dilihat dari segi agama Islam, antara zakat dan pajak mempunyai persamaan dan perbedaan. Dalam buku “hukum Zakat” yang ditulis oleh Yusuf Qardhawi mengenai persamaannya ialah:

1. Ada unsur paksaan dan kewajiban untuk mendapatkan pajak dan demikian halnya mengenai zakat. Bila seorang muslim terlambat membayar zakat, karena iman dan islamnya belum kuat, pemerintah (islam) dapat memaksanya dan bahkan memeragi mereka yang enggan membayar zakat.
2. Pajak harus disetorkan kepada lembaga masyarakat (negara) di pusat atau daerah. Demikian juga halnya dengan zakat sebab pada dasarnya zakat itu harus diserahkan kepada pemerintah ( Amil zakat)
3. Para wajib pajak tidak mendapat imbalan dari pemerintah begitu pula zakat, tidak mendapat imbalan.
4. Pajak pada zaman modern ini mempunyai tujuan kemasyarakatan, ekonomi, politik dan sebagainya. Demikian pula dengan zakat mempunyai tujuan yang sama, disamping ada nilai tambahanya untuk kehidupan pribadi dan masyarakat.

Adapun perbedaaan antara zakat dan pajak, yang terpenting diantaranya:

1. Zakat mengandung arti suci, tambahan dan berkah. Orang yang mengeluarka zakat, jiwanya bersih dari sifat kikir, tamak, hartanya tidak kotor lagi, karena hak orang lain disisihkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya. Sedang pajak  (  الضريبة) artinya utang, pajak tanah, upeti dan sebagainya.
2. Zakat adalah ibadah yang diwajibkan kepada umat sebagai tanda syukur kepada Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya. Sedang pajak adalah kewajiban atas warga negara yang baik muslim maupun non muslim.
3. Zakat ketentuan dari Allah dan Rosul-Nya, yaitu penentuan nisabnya dan penyaluranya. Sedang pajak ketentuannya tergantung kepada kebijakan penguasa (pemerintah)
4. Zakat kewajiban yang bersifat permanen, sedangkan pajak bisa dimunculkan pada waktu yang lain mungkin dihapuskan.
5. Pos-pos penyaluran zakat sudah dijelaskan dalam al-Qur’an dan kemudian diikuti oleh amal perbuatan Rasulullah dan para sahabat. Sedang pajak cakupannya lebih umum.
6. Wajib pajak berhubungan dengan pemerintah dan adakalanya orang menghindar dari wajib pajak kecuali orang yang benar-benar sadar sebagai warga negara berbeda dengan zakat, orang yang wajib zakat langsung berhubungan dengan Allah,
7. Maksud dan tujuan zakat mengandung pembinaan spiritual dan moral yang lebih tinggi dari maksud dan tujuan pajak.[2]        

  

C.  Macam-macam Zakat dan Pajak

Macam-macam zakat, yaitu:

1. Zakat Nafs (Jiwa), juga disebut zakat fitrah merupakan zakat untuk menyucikan diri. Dikeluarkan dan disalurkan kepada yang berhak pada bulan Ramadhan sebelum tangal 1 Syawal ( hari raya idul Fitri). Zakat ini dapat berbentuk bahan pangan atau makanan pokok sesuai daerah yang ditempati, maupun berupa uang yang nilainya sebanding dengan ukuran/harga bahan pangan atau makanan pokok tersebut.
2. Zakat Mal ( harta) adalah zakat yang dikeluarkan untuk menyucikan harta, apabila harta itu telah memenuhi syarat–syarat wajin zakat.

Zakat Mal terbagi menjadi beberapa klasifikasi berdasarkan jenis harta yang dimiliki, antara lain sebagai berikut.

1. Zakat Binatang Ternak

Hewan ternak medliputi hewan besar (unta, sapi, kerbau), hewan kecil (kambing, domba) dan ungas (ayam, itik, burung). Syarat–syarat zakat ternak:

a.       Sampai nishab, yaitu mencapai kuantitas tertentu yang ditetapkan hukum syara’, jumlah minimal (nishab).

b.      Telah dimiliki satu tahun, menghitung masa satu tahun anak–anak ternak berdasarkan satu tahun induknya.

c.       Digembalakan, maksudnya adalah dengan sengaja diurus sepanjang tahun dengan dimaksudkan untuk memperoleh susu, daging dan hasil perkembangbiakannya.

d.      Tidak untuk ipekerjakan demi kepentingan pemiliknya, seperti untuk membajak, mengairi tanaman, alat transportasi, dan sebagainya .

2. Zakat Emas dan Perak

Termasuk dalam kategori emas dan perak, adalah mata uang yang berlaku pada waktu itu di masing–masing negara. Oleh karena segala bentuk penyimpanan uang sepeti tabungan, deposito, cek, saham atau surat berharga lainnya, termasuk ke dalam kategori emas dan perak, sehingga penentuan nishab dan besarnya zakat disetarakan dengan emas dan perak.

Demikian juga pada harta kekayaan lainnya, seperti rumah, villa, kendaraan, tanah, dan lain – lain. Yang melebihi keperluan menurut syara’ atau dibeli/dibangun dengan tujuan menyimpan uang dan sewaktu – waktu dapat diuangkan. Pada emas dan perak atau lainnya yang berbentuk perhiasan, asal tidak berlebihan, maka diwajibkan zakat atas barang – barang tersebut.

3. Zakat Harta Perniagaan

Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukan untuk diperjual – belikan dalam berbagai jenisnya. Baik berupa barang seperti alat – alat, pakaian, makanan, perhiasan, dan lain–lain. Perniagaan tersebut diusahakan secara perorangan atau perserikatan seperti CV, PT, operasi, dan sebagainya.

4. Zakat Hasil Petanian

Hasil petanian adalah hasil tumbuh–tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis, seperti iji – bijian, umbi–umbian, sayur-mayur, buah–buahan, tanaman hias, rumput–rumputan, dedaunan, dan lain–lain.

5. Zakat Ma’din dan Kekayaan Laut

Ma’din (hasil tambang) adalah benda–benda yang terdapat di dalam perut bumi dan memiliki ilai ekonomis, seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, giok, minyak bumi, batu bara, dan lain – lain. Kekayaan laut adalah segala sesuatu yang dieksploitasi dari laut, seperti mutiara, ambar, marjan, dan lain–lain.

6. Rikaz

Adalah harta terpendam dari zaman dahulu atau biasa disebut dengan harta karun. Termasuk didalamnya harta yang ditemukan dan tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya.[3]  

Sedangkan aturan besar dan pungutan pajak sangat bergantung pada peraturan yang ada serta objek pajaknya. Dalam berbagai literatur dikemukakan bahwa besarnya pajak sangat tergantung pada jenis, sifat, dan cirinya. Dilihat dari sifatnya terdapat berbagai macam pajak, yaitu sebagai berikut.

1)      Pajak pribadi. Dalam hal ini pengenalan pajak lebih memerhatikan keadaan pribadi seseorang, seperti istri jumlah anak, dsn keajiban finansial  lainnya (PPH Pribadi).

2)      Pajak kebendaan. yang diperhatikan adlah objeknya, pribadi wjib pajak dikesampingkan (PPH Badan Hukum).

3)      Pajak atas kekayaan. ysn menjsdi objek pajak alah kekayaan seseorang atau badan hukum (PKK)

4)      Pajak atas bertambahnya kekayaan. pengenaanya didasarkan atas seseorang yang mengalami kenaikan /pertumbuhan kekayaan, biasanya dikenakan hanya satu kali.

5)      Pajak atas pemakain (konsumsi). pajak atas kenikmatan seseorang  (PRT/PPI)

Pajak yang menambah biaya produksi, yaitu pajak yang dipungut karena jasa negara yang secara lansung dapat dinikmati para produsen.[4]

Jenis pungutan di Indonesia :

1. Pajak Negara :

1. Pajak Penghasilan
2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
3. Bea materai

2. Pajak Daerah

a.       Pajak kendaraan bermotor  2 kendaraan di atas air

b.      Pajak hiburan, reklame, penerangan jalan

3. Retribusi daerah

4. Retribusi jasa umum
5. Retribusi jasa usaha[5]

D.  Syarat Wajib Zakat

Syarat-syarat wajib zakat yaitu :

1. Muslim adalah seseorang yang beragama Islam.
2. Aqil, yaitu seseorang Muslim yang telah dapat menggunakan akalnya dan sehat secara fisik dan mental.
3. Baligh, yaitu sesorang Muslin yang telah memasuki usia wajib untuk zakat.

Memmiliki harta yang mencapai nishab (perhitungan minimal syarat wajib zakat) [6]

Syarat Harta yang wajib dizakatkan

1. Harta itu milik orang yang beragama Islam
2. Harta itu adalah hak milik sepenuhnya seseorang .
3. Harta itu adalah harta yang produktif atau menghasilkan.
4. Harta itu telah mencapai satu nishab (syarat perhitungan minimal suatu harta telah wajib untuk dizakatkan)
5. Harta itu merupakan surplus(kelebihan) dari kebutuhan primer.
6. Pada harta tersebut tidak ada tanggungan utang atau tidak sedang menanggung utang jatuh tempo, yang dapat mengurangi nishab minimal.
7. Khusus harta yang berupa emas, perak, pternakan, pertambangan dan perdagangan  maka haruslah telah berusia lebih dari satu tahun .

E.  Subjek Zakat dan Subjek Pajak

Undang – undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak penghasilan (PPh) yang telah diubah dengan Undang–undang Nomor 7 tahun 1991, Undang–undang Nomor 10 tahun 1994, dan terakhir diubah dengan Undang–undang No. 17 Tahun 2000 mengatur mengenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan.

1. Subjek Pajak Penghasilan

Yang menjadi Subjek Pajak adalah:

a.       1) orang pribadi,

2) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

b.      badan,

c.       bentuk usaha tetap.

d.      Subjek Pajak itu sendiri terdiri dari Subjek Pajak dalam negeri dan Pajak luar negeri

2. Subjek Pajak Dalam Negeri

Yang dimaksud dengan Subjek Pajak dalam negeri adalah:

a.         Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi yang dalm suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia,

b.         Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia,

c.         Warisan yang belum terbagi (sebagai satu kesatuan0, menggantikan yang berhak.

Subjek Pajak dalam negeri menjadi Wajib Pajak apabila telah menerima atau mempperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak.

3. Subjek Pajak Luar Negeri

Yang dimaksud dengan subjek Pajak luar negeri adalah:

a.       Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak leih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan serta badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia,

b.      Orang pribadi yang tidak bertempat tingal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan serta badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Subjek Pajak luar negeri sekaligus menjadi Wajib Pajak karena menerima penghasilan dari sumber penghasilan di Indonesia atau memperoleh penghasilan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap adalah:

f.       bentuk usaha yang diprgunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau

g.      badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan ussaha atau melakukan kegiatan di Indonesia dengan perkataan lain. Wajib Pajak adalah orang atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif. Sehubungan dengan kepemilikan NPWP. Wajib Pajak orang pribadi yang menerima penghasilan dibawah PTKP tidak perlu mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.[7]

F.   Pelaksanaan Pembayaran

Pelaksanaan pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan surat setoran pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP / KP4 terdekat/ dengan cara lain elaui pembayaran pajak secara elektronik (e-Payment).

G. Dalil-dalil yang Membolehkan Adanya Kewajiban Pajak disamping Zakat

Menurut Yusuf Qardhawi ada lima adanya alasan membolehkan kewajiban pajak disamping pembayaran zakat yang harus dilaksanakan oleh kaum muslimin, yaitu

1.      Jaminan /Solidaritas Sosial Merupakan suatu Kewajiban

Pajak merupakan sumber pembiayaan bagi kebutuhan sosial. Oleh karena itu, apabila dana zakat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sosial tersebut, maka dibolehkan adanya pungutan-pungutan di luar zakat.

2.      Sasaran Zakat itu Terbatas, sedangkan Pembiayaan Negara itu banyak sekali. Sasaran zakat terbats pada delapan asnaf yang telah ditentukan oleh alqur’an.

3.      Kaida-Kaidah Hukum Syara

Yusuf Qardawi menyatakan bahwa dalam menetapakan suatu kewajiban atau menetapkan fatwa, disamping berlandaskan kepada nas-nas yang terdapat didalam al-qur’an dan Hadits, juga dilandaskan kepada kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip hukum syara.

4.      Jihad Atas Tuntutannya yang besar

Islam telah mewajibkan kepada umatnya untuk berjihad dijalan Allah dengan harta dan jiwa.

5.      Kerugian Dibalas dengan Keuntungan

Dana yng diperoleh dari pajak dipergunakan untuk membiayai segala keperluan pengeluaran negara yang manfaatnya kembali kepada seluruh rakyat.[8] 

DAFTAR PUSTAKA

Al-Habsyi, Muhammad Bagir. 1999. Fiqh Praktis, (menurut Al-Qur’an, Assunah dan pendapat para ulama, Bandung: Mizan

Ali, Nurudin Mhd. 2006. Zakat Sebagai Instrumen dalam kebijakan Fiskal, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu, Jakarta: Kencana

Diana, Anastasia & Lilis Setiawati. 2004. PERPAJAKAN INDONESIA; Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praksis, Yogyakarta: ANDI OFFSET

Djuanda, Gustian dan Aji Sugiarto, S. E. (dkk). 2006 . Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Hasan, M.Ali. 1997. Madsail Fiqiyah (Zakat, Pajak,Asuransi dan Lembaga Keuangan) Jakarta: PT Rja Grafindo Persada

Kusuma, Subiyakto Indra. 1998. Mengenal Dasar-dasar Perpajakan, (Surabaya: Usaha Nasional Indonesia,

---

[1] Muhammad Bagir Al-Habsyi, Fiqh Praktis, (menurut Al-Qur’an, Assunah dan pendapat para ulama, Bandung: Mizan, 1999)

[2] M.Ali Hasan, Madsail Fiqiyah (Zakat, Pajak,Asuransi dan Lembaga Keuangan, Jakarta: PT Rja Grafindo Persada, 1997)

[3] Gustian Djuanda, S. E., M.M., Aji Sugiarto, S. E. (dkk), Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h.18 – 20

[4] Subiyakto Indra Kusuma, Mengenal Dasar-dasar Perpajakan, (Surabaya: Usaha Nasional Indonesia, 1998) . h. 19

[5] Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu, (Jakarta: Kencana, 2006)

[6] Gustian Djuanda, S. E., M.M., Aji Sugiarto, S. E. (dkk), Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 17 – 18

[7] Anastasia Diana, SE., akt. & Lilis Setiawati, PERPAJAKAN INDONESIA; Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praksis,(Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2004), h.49

[8] Nurudin Mhd.Ali, Zakat Sebagai Instrumen dalam kebijakan Fiskal, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006